Program Redistribusi Lahan dan Reforma Agraria Jokowi Ciptakan Masyarakat Sejahtera

0
93

Salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo yang banyak mendapat sambutan baik oleh berbagai pihak adalah program pembagian lahan hutan seluas 977.000 hektar kepada masyarakat. Program redistribusi lahan yang diberi tajuk reforma agraria ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan akses yang besar dari pemerintah dengan sertifikasi lahan. Kebijakan Presiden Joko Widodo ini langsung disambut gegap gtempita oleh segenap masyarakat Indonesia, alasannya tentu sederhana dengan pemberian izin pengelolaan hutan tentu masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sebagai perhutanan sosial.

Pemanfaatan Hutan Sosial
Pemanfaatan Hutan Sosial

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa, proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu juga disertai dengan pendampingan kepada masyarakat agar peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai. Sampai saat ini, terhitung Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sebanyak 37 Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial yang mencakup 8.617 hektare (ha) lahan hutan yang telah diberikan pemerintah kepada 5.459 kepala keluarga. SK yang dikeluarkan itu meliputi izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (PHPS)  sebanyak 14 unit seluas 2.943 ha untuk 2.252 KK serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) sejumlah 23 unit dengan luas 5.674 ha untuk 3.207 KK. Dengan kebijakan ini Presiden Jokowi berharap masyarakat bisa memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan produktif yang akan meninjang kesejahteraannya. Selain itu Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat agar menanam tanaman yang menguntungkan dan memiliki harga jual yang tinggi.

Kebijakan Redistribusi Lahan dan Reforma Agraria ala Jokowi ini tentu saja bisa mengurangi ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia yang 70 persennya dikuasai oleh segelintir orang saja. Sehingga masyarakat dari golongan tidak mampu bisa menikmati lahan yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang tersebut. Selain masalah ketimpangan kepemilikan, kebijakan Jokowi ini juga mampu menyelesaikan berbagai macam kasus sengketa lahan yang sebelumnya selalu menjadi highligt di media-media. Salah satu alasan Jokowi ngotot merancang kebijakan ini tentu saja karena program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun ternyata tidak bisa memberi dampak konkret terhadap penyelesaian masalah agraria di Indonesia.

Program pembagian sertifikat lahan yang mulai dilakuakan pada tahun 2017 ini juga sudah berhasil mengumpulkan 9 juta hektare lahan yang didapat dari pencabutan hak pengelolaan lahan yang semula diberikan kepada pengusaha besar namun tidak produktif. Kaemudian lahan yang terkumpul tersebut selanjutny akan diberikan kepada lembaga masyarakat, koperasi, petani dan pesantren. Tujuan dari program ini selain menjadikan lahan lebih produktif juga bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Program pembagian lahan hutan ini juga tetap tidak mengabaikan masalah kelestarian hutan yang banyak ditakuti oleh pengamat kebijakan dan aktivis. Pemanfaatan perhutanan nasional ini tidak akan mengubah status hutan, dan dilakukan dalam dua skema. Pertama, melakukan pengakuan hutan negara dialokasikan menjadi hutan adat dan kedua, perizinan mitra, dimana masyarakat bisa menikmati, memanfaatkan, dan mengelola hutan negara namun tetap sesuai fungsi dan status hutan tersebut. Misal, jika hutan tersebut memiliki fungsi lindung,maka masyarakat hanya boleh memanfaatkan hasil non kayu seperti rotan daun,dan air saja.

Program pembagian lahan ini merupakan visi Presiden Joko Widodo yang telah berhasil meningkatkan kepemilikan tanah bagi petani menjadi rata-rata 2 ha dan meningkatkan swasembada pangan. Tanah yang dibagikan kepada petani mampu meningkatkan produksi pangan nasional dan menyejahterakan masyarakat dan petani khususnya. Karena itu pembagian lahan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan negara dan rakyat.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here