Plus dan Minus Kebijakan Populis

Kebijakan yang sifatnya populis, selain rawan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, dalam banyak kasus juga rawan salah menyasar kelompok sasaran yang seharusnya

0
121
ASN dan kebijakan populis Jokowi
ASN dan kebijakan populis Jokowi
Kebebasan Financial

Ramai perdebatan didunia maya setelah KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mengadakan debat calon presiden ronde pertama. Meskipun kedua pasangan calon terlihat adem adem saja dan tidak terlihat sama sekali adanya persaingan, namun lain halnya dengan dunia maya, apalagi di media sosial. Suasana lebih marak dan ramai dengan segala argumentasinya masing – masing.

Bicara presiden tentunya kita akan bicara tentang kebijakan- kebijakan yang akan dikeluarkannya, apakah itu UU yang akan disahkan oleh Anggota DPR, juga regulasi atau aturan pemerintah pada permsalahan yang ada di masyarakat. Dan bicara tetang kebijakan ini tentunya akan terjadi pro kontra juga di masyarakat, ada yang suka ada juga yang tidak suka, ibaratnya sih lain ladang lain belalang, lain orang lain pula pemikirannya.

Panen Beras masyarakat Jawa Barat
Panen Beras masyarakat Jawa Barat

Apakah keputusan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan populis semata untuk memastikan agar masyarakat miskin tidak kolaps? Pertanyaan-pertanyaan di atas wajar muncul sebab kebijakan populis, selain akan berisiko menguras kemampuan dana pembangunan, implikasinya kemudian bukan tidak mungkin kebijakan populis seperti di atas akan bersifat kontraproduktif. Untuk mengurangi beban dan tekanan kebutuhan hidup yang ditanggung masyarakat miskin, pemberian subsidi, layanan kebutuhan dasar yang tidak berbayar dan bahkan bantuan dana yang langsung diberikan begitu saja kepada keluarga miskin adalah hal yang lazim dilakukan ketika pemerintah berkeinginan mencegah keluarga miskin tidak makin terpuruk. Hanya karena 2018 dan 2019 disebut – sebut sebagai tahun politik, apa pun kebijakan yang dikeluarkan incumbent yang berkuasa, niscaya akan dapat ditafsirkan bermacam – macam.

Pemerintahan di era Jokowi – Jusuf Kalla yang selama 3 tahun terakhir konsisten memangkas anggaran untuk subsidi BBM dan listrik, misalnya, memasuki 2018 justru berubah strategi, yaitu menambah anggaran subsidi harga BBM dan listrik dengan alasan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Sejumlah kebijakan populis yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Jokowi – JK, seperti pemberian THR dan gaji ke-13 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, peningkatan anggaran dan jumlah penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), pemberian subsidi BBM dan tarif listrik, kebijakan penurunan tarif tol, dan sejenisnya bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Masyarakat miskin yang setiap waktu terus disubsidi dan diberi berbagai sokongan dana, bukan tidak mungkin justru akan kehilangan mekanisme self-help yang mereka miliki. Alih – alih dapat keluar dari belitan kemiskinan yang dialami, sering terjadi keluarga-keluarga miskin yang terus-menerus disubsidi justru menjadi tergantung uluran tangan pihak luar. Di atas kertas, salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin dapat melewati situasi krisis dan tekanan kebutuhan hidup yang makin jejas, selain menjamin harga jual kebutuhan pokok tetap terjangkau, yang tak kalah penting adalah bagaimana menjaga agar keluarga miskin tidak berisiko masuk dalam perangkap kemiskinan (poverty trap). Sudah menjadi barang tentu, sepanjang dana pembangunan yang dimiliki pemerintah memungkinkan, seberapa pun besarnya subsidi diberikan dan sebanyak apapun kebijakan populis digulirkan, semua tidak akan menjadi masalah.

Pembanunan TOl dan untung ruginya bai masyarakat
Pembanunan TOl dan untung ruginya bai masyarakat

KEMAMPUAN APBN & APBD

Namun, lain soal ketika kemampuan APBN dan APBD tidak terlalu menggembirakan. Ketika jumlah utang luar negeri terus meningkat, efektivitas kebijakan tax amnesty dan investasi juga tidak terlalu bisa diharapkan. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa justru pemerintah makin meningkatkan program-program pembangunan yang populis? Dalam hal ini, terdapat dua risiko yang patut ditimbang sebelum pemerintah memutuskan meneruskan kebijakan yang sifatnya populis.

Pertama, kebijakan yang sifatnya populis sering kali malah akan melahirkan distorsi dan juga kekeliruan pemahaman masyarakat tentang kondisi riil perekonomian nasional. Kalau melihat sepintas, pemerintah yang getol mengeluarkan kebijakan populis seharusnya adalah pemerintah yang memiliki pondasi perekonomian yang kuat, memiliki tiang penyangga yang kuat dari segi pendanaan, dan sudah barang tentu disokong perkembangan perekonomian nasional yang kuat.

Kedua, kebijakan yang sifatnya populis, selain rawan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, dalam banyak kasus juga rawan salah menyasar kelompok sasaran yang seharusnya. Pemberian THR dan gaji ke13 yang diberlakukan sama kepada seluruh PNS, TNI dan Polri di semua jenjang sesungguhnya tidak adil. Artinya, jika pemerintah konsisten dengan kebijakan subsidi yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin, bukankah seharusnya PNS dan TNI serta Polri yang berpangkat rendah yang seharusnya memperoleh THR dan gaji ke-13 lebih banyak?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here