Pembangunan Infrastruktur Dan Ketimpangannya

1
214
Pembangunan sara infrastruktur jalan tol

Keseriusan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dikatakan oleh pemerintah sebagai solusi andalan untuk keluar dari sejumlah permasalahan yang membelit perekonomian nasional, mulai dari persoalan daya saing yang rendah hingga persoalan kesenjangan pembangunan yang tinggi. Tidak mengherankan jika sejak 2015 pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Keseriusan itu tercermin dari alokasi anggaran dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur yang terus meningkat sejak tiga tahun terakhir, baik dari sisi nilai maupun persentasenya. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur meningkat signifikan pada APBNP 2015 hingga mencapai Rp 290,3 triliun dengan persentase kenaikan 5,5% dibandingkan APBN tahun sebelumnya. Setelah itu, porsi belanja untuk pembangunan infrastruktur pada APBN terus naik, dimana pada APBN 2017 tidak kurang Rp 387,8 triliun atau sekitar 18,6% terhadap total belanja negara.

Pembangunan Tol Cibadak

Di satu sisi, pembangunan infrastruktur memainkan peran yang cukup vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, baik secara teori maupun penelitian empiris, terbukti memiliki kaitan yang positif. Namun, di sisi lain, pengaruh pembangunan infrastruktur dalam mengurangi ketimpangan ekonomi masih menjadi tanda tanya. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak selalu berdampak positif terutama terhadap peningkatan kualitas pembangunan sosial.

Pada dasarnya, infrastruktur itu sendiri tidak memiliki korelasi yang cukup kuat dalam mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah. Opini tersebut juga mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di suatu wilayah tersebut.

Dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pun belum mampu menunjukkan secara jelas bagaimana proses dan mekanisme transmisi pembangunan infrastruktur bekerja dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan belum adanya strategi makro yang mampu menyinergikan antara pembangunan infrastruktur yang berorientasi jangka pendek (pertumbuhan ekonomi) dan jangka panjang (pemerataan pembangunan).

Belum lagi rincian yang komprehensif antara pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur fisik, dan infrastruktur tak berwujud seperti teknologi informasi dan komunikasi yang masih campur aduk. Akibatnya, arah pembangunan infrastruktur cenderung lebih didedikasikan sebesar-besarnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ketimbang peningkatan kapabalitas dasar masyarakat. Hal ini terindikasi dari data Kementerian Keuangan yang menunjukkan porsi belanja infrastruktur pada APBN 2017 mencapai Rp 378,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, Rp 5,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur sosial, dan Rp4 triliun untuk dukungan infrastruktur.

Ketimpangan dalam Pembangunan Infrastruktur

Perhatian pemerintah tentang efek samping termasuk opsi kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur pun masih terbatas, bahkan terkesan sebatas wacana. Ironisnya lagi, pusat perdebatan justru lebih banyak berkutat pada aspek mekanisme pembebasan lahan dan skema pembiayaan. Padahal, pembangunan infrastruktur apalagi berskala besar menyimpan efek samping yang tidak seharusnya disepelekan. Alasannya, pembangunan infrastruktur berpotensi memperlebar jurang kesenjangan ekonomi melalui kenaikan harga properti residensial.

Hal ini tentu akan menjadi pukulan berat bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan pas-pasan karena sebelum ada pembangunan infrastruktur pun harga rumah dan tanah sudah sangat sulit terjangkau. Sebagai gambaran, Statistik Indonesia 2016 yang dirilis BPS menunjukkan bahwa persentase rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat tertinggi ada pada perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 27%.

Bank Dunia secara khusus mencatat, 1% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3% aset uang dan properti nasional. Dengan struktur penguasaan aset dan lahan seperti itu, tidak menutup kemungkinan pembangunan infrastruktur justru akan menggerek harga properti dan lahan secara signifikan.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here