Kebebasan Financial

Pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya).

Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. 1

Hierarki perkotaan haruslah dipahami dan dipelajari oleh seorang perencana wilayah untuk membangun infrastruktur dalam RSTRP (Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi) / RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tingkat kabupaten dan atau kota / RUTR-IKK (Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan) tingkat kecamatan dalam sebuah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

Pembangunan Gedung

Hierarki perkotaan sangat terkait dengan hierarki faslitas kepentingan umum yang ada di masing-masing kota. Hierarki perkotaan dapat membantu untuk menentukan fasilitas apa yang harus ada atau perlu dibangun di masing-masing kota. Fasilitas kepentingan umum bukan hanya meyangkut jenisnya, tetapi juga kapasitas pelayanan dan kualitasnya.

Beberapa metode menetapkan orde perkotaan sebagai contoh metode Chistaller dengan memperbandingkan kota setingkat lebih rendah setidaknnya tiga kali lipat. Jadi, misalnnya kota orde I jumlah penduduknya tiga kali lipat jumlah penduduk kota orde II. Manfaat dari orde atau perankingan perkotaan dapat dipakai untuk perencanaan penyediaan fasilitas secara lebih tepat dan lebih efisien.

Seperti dilansir di detik.com. Pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membangun infrastruktur. Ratusan triliun rupiah mengalir untuk membangun jalan, jembatan, andara, pelabuhan hingga bendungan. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan tersebut, pemerintah tak bisa bergerak sendiri dan hanya mengandalkan pendanaan negara yang jumlahnya terbatas.

Pemerintah memiliki inovasi regulasi pembangunan infrastruktur untuk meingkatkann keterlibatan swasta , yaitu antara lain Viability Gap Funding (VGF), Project Development Fund, dan berbagai pembiayaan infrastruktur melalui instrumen seperti pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan itu dilakukan pemerintah bukan untuk pamer kinerja atau sekedar hobi, tapi karena infrastruktur di Indonesia perlu ditingkatkan.

“Membangun infrastruktur ini bukan kemewahan atau hobi melainkan ini kebutuhan. Ini bukan fancy idea, ini yang dibutuhkan negara dengan 250 juta penduduk dan belasan ribu pulau,” tuturnya dalam acara Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu.

Menurut Sri Mulyani infrastruktur Indonesia juga jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, bahkan kalah dengan Thailand yang waktu 1997 menjadi awal krisis ekonomi di Asia. “Thailand sekarang sangat maju infrastrukturnya. Indonesia sangat tertinggal dan stagnan. Sementara perkembangan ekonomi terus berlanjut. Kami sadar kami salah,” tuturnya. Dia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi terus digenjot tanpa memikirkan ketersediaan infrastruktur, maka biaya-biaya akan semakin mahal. Ujungnya pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Pertumbuhan kota di Indonesia juga sangat tergantung dengan majunya fasilitas infrastruktur di Negara Indonesia. Sebagai contoh pembuatan jalan tol, jalan tol sebagai alternatif transportasi darat yang bebas hambatan atau kemacetan. perjalanan bisnis melalui jalur darat yang tadinya biaya tinggi (high cost) dapat diatasi lewat tol. Bagi kota yang hierarki nya rendah dengan frekuensi seringnya traffic dari kota yang ordenya tinggi akan secara lansung dan tidak mampu mempengaruhi pertumbuhan tersebut.

            Catatan kaki dan sumber :

Tarigan, Robinson. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara. 2005           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here